Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi Tahun 2023 di Kabupaten Cilacap, Selasa (9/5/2023). Kegiatan yang diikuti 20 desa ini dibuka Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar di Aula Lantai 3 Gedung Putih, Desa Maos Lor Kecamatan Maos.
Pj Bupati hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Sumbowo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Bintang Dwi Cahyono, dan Plt. Inspektur Kabupaten Cilacap Inspektur Pembantu III Hirmawan Dany Anggoro, Akt, dan Camat Maos Trias Handayani.
Pj. Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar menegaskan, komitmen pencegahan korupsi harus dimulai dari tahap perencanaan. Selanjutnya, pelaksanaannya harus betul-betul berintegritas, dan dievaluasi secara komperhensif. ”Semua itu harus dilakukan mitigasi supaya ada pencegahan korupsi,” kata Pj. Bupati Yunita Dyah Suminar.
Plt. Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Antonius Dwijo Putranto menjelaskan, Bimtek Desa Antikorupsi ini bertujuan mewadahi kepala desa dan perangkatnya dalam mengimplementasikan desa antikorupsi, serta mengoptimalkan pencegahan korupsi di tingkat desa.
Koordinator Tim KPK RI, Nurcahyadi menjelaskan ada empat tahapan dalam pencanangan Desa Antikorupsi. Yakni observasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penilaian. Tahap penilaian tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, dan konsultan independen.
Dijelaskan pula, ada 5 indikator dalam penilaian percontohan program desa antikorupsi. Diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.
Untuk Kecamatan Karangpucung di wakili Oleh Desa Sidamulya untuk mengikuti Program desa Antikorupsi.
Berikan Komentar